Menu

Fakultas Hukum UMK Teliti Peran FKPM di Desa

KUDUS – Peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat menglamai hambatan keterbatasan jumlah anggota polri di daerah. Akibatnya, tugas dan fungsi Polri tidak dapat berjalan maksimal. Keadaan itulah yang meyebabkan Polri menerbitkan surat perintah untuk membentuk Polmas (Polisi masyarakat) yang ditugaskan di desa dengan 1 (satu) Polmas untuk 1 1 (satu) desa. Polmas pun kemudia bersinergi dengan terbentuknya FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) di setiap desa.

Peran FKPM di desa, sebagai forum kemitraan antara polisi dengan masyarakat, sebetulnya dapat turut menjaga ketertiban dan keamanan di desa karena mereka bertugas untuk menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Ringan (tipiring) agar diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke Polsek (di tingkat Kecamatan) atau Polres ( di tingkat Kabupaten/Kota).

Namun, dalam realitanya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya FKPM tersbut. Hal itu terungkap dari FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan oleh Dr. Hidayatullah, dan tim Fakultas Hukum UMK pada Jumat (25/10) di Balai Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

FGD yang diselenggarakan dalam rangka penelitian yang berjudul “Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh POLMAS (Studi Penyelesaian Tipiring oleh FKPM di Kota Kudus)” tersebut, menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tumpangkrasak. Diantaranya, Carik Desa (Sekretaris Desa) yang sekaligus ketua FKPM Desa Tumpangkrasak Bapak Isa Anshory, BPD Desa, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa, hingga tokoh masyarakat setempat. FGD tersebut bertujuan untuk mengetahui pembentukan serta peran FKPM di desa selama ini.

Isa, selaku ketua FKPM menuturkan jika FKPM di Desa Tumpangkrasak terbentuk pada tahun 2007 melalui Surat Keputusan Kapolres No. B/1545/V/2007 tertanggal 4 Mei 2007. Isa pun menuturkan jika kegiatan FKPM diantaranya pembinaan ketertiban umum oleh Babinkamtibmas (badan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) yang menjabat sebagai sekretaris FKPM, penyuluhan hukum yang berbentuk bina mitra bersama Polres Kudus, dan Kejaksaan pada tahun 2007 – 2009, serta penyelesaian permasalahan antar masyarakat yang berbentuk tipiring.

Masih menurutb Isa, kegiatan FKPM tersebut bersifat swadaya masyarakat, kecuali untuk kegiatan tahunan seperti penyuluhan. Sedangkan mengenai pembinaan anggota FKPM, dilimpahkan ke Polres. Namun, Isa menuturkan jika saat ini tidak ada Babinkamtibmas yang bertugas di desa karena masa jabatannya sudah habis. “Saat ini, Babin tidak ada yang bertugas di desa,” tuturnya.

Kurang Memahami

Peran FKPM yang turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, nampaknya kurang disadari oleh masyarakat desa. Chajat, selaku tokoh masyarakat misalnya, menyatakan jika selama ini masyarakat kurang sadar hukum dan tidak banyak mengetahui keberadaan FKPM, sehingga jika ada perselisihan antar warga, masyarakat masih bingung. “Pengurus FKPM harusnya diadakan pembinaan secara rutin. Jika dilepas sendiri tanpa pembinaan, masyarakat semakin tidak mengetahui,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ni’man Natsir dari RW VII. Ni’man Natsir mengamini jika masayarakat kurang mengetahui FKPM. Menurut Ni’man Natsir jika ada permasalahan ringan antar desa, semaksimal mungkin dicoba diselesaikan secara kekeluargaan. “Kebetulan masyarakat percaya kepada saya untuk menyelesaikan masalah ringan, jadi tidak sampai masuk Polres,” jelas Ni’man Natsir.

Enam desa

FGD yang dilakukan di Desa tumpangkrasak merupakan FGD pertama yang dilakkan setelah satu bulan sebelumnya Hidayatullah dan tim mencari data di lapangan dari beberapa polsek yang dijadikan sampel. Rencanya, FGD serupa juga akan dilakukan di lima desa lainnya dalam waktu dekat. Kemudian, hasil dari FGD tersebut akan dipresentasikan kepada Polres Kudus. (Nabila-Portal)

Info Kopertis Wilayah VI

Info RISTEKDIKTI

Highlight


Pengumuman


Kolom Opini


Agenda


E-pustaka

Tajug

Kudus’ SMEs at the Era of AEC

By Mohammad Edris

New Year 2016 welcomes the impose of Asean Economic Community (AEC) agreement agreed in Bali, 2003. The integration of 10 countries, the members of Association of South East Asia Nations (ASEAN) qw production base and market, can no longer be postponed.


2016, Achievement Year

By Suparnyo

Year 2015 will soon leave us. New pages, year 2016, will take place. It seems like just a second a go, the beginning of 2015 said hello. Yet, seconds later, it will really step away.


Honesty and the Culture of Shame

H. Suparnyo

INDONESIA seems to face unstinting problems and disaster.They alternately come, as we can witness from everyday news in mass media, printed and electronic.


Read More

Who's Online

00583962
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
961
2835
961
567001
44894
68820
583962

Your IP: 54.87.59.114
Server Time: 2016-02-14 08:31:28

We have 29 guests online

UMK ON GOOGLE MAPS

See Muria Kudus University in a Larger MAP

Polling

Menurut Anda tampilan apa saja yang perlu dibenahi dari Website UMK ?

Desain - 25%
Warna - 0%
Menu - 12.5%
Tata Letak - 0%
Tidak Ada - 62.5%

Total votes: 8

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib
Pengabdian Masyarakat

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria
Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

Kemahasiswaan

Pena Kampus
KSR PMI
Menwa Gondho Wingit

Scan this QR Code!
Go to top