Fakultas Hukum UMK Teliti Peran FKPM di Desa

Email Cetak

KUDUS – Peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat menglamai hambatan keterbatasan jumlah anggota polri di daerah. Akibatnya, tugas dan fungsi Polri tidak dapat berjalan maksimal. Keadaan itulah yang meyebabkan Polri menerbitkan surat perintah untuk membentuk Polmas (Polisi masyarakat) yang ditugaskan di desa dengan 1 (satu) Polmas untuk 1 1 (satu) desa. Polmas pun kemudia bersinergi dengan terbentuknya FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) di setiap desa.

Peran FKPM di desa, sebagai forum kemitraan antara polisi dengan masyarakat, sebetulnya dapat turut menjaga ketertiban dan keamanan di desa karena mereka bertugas untuk menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Ringan (tipiring) agar diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai ke Polsek (di tingkat Kecamatan) atau Polres ( di tingkat Kabupaten/Kota).

Namun, dalam realitanya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya FKPM tersbut. Hal itu terungkap dari FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan oleh Dr. Hidayatullah, dan tim Fakultas Hukum UMK pada Jumat (25/10) di Balai Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

FGD yang diselenggarakan dalam rangka penelitian yang berjudul “Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh POLMAS (Studi Penyelesaian Tipiring oleh FKPM di Kota Kudus)” tersebut, menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Tumpangkrasak. Diantaranya, Carik Desa (Sekretaris Desa) yang sekaligus ketua FKPM Desa Tumpangkrasak Bapak Isa Anshory, BPD Desa, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa, hingga tokoh masyarakat setempat. FGD tersebut bertujuan untuk mengetahui pembentukan serta peran FKPM di desa selama ini.

Isa, selaku ketua FKPM menuturkan jika FKPM di Desa Tumpangkrasak terbentuk pada tahun 2007 melalui Surat Keputusan Kapolres No. B/1545/V/2007 tertanggal 4 Mei 2007. Isa pun menuturkan jika kegiatan FKPM diantaranya pembinaan ketertiban umum oleh Babinkamtibmas (badan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) yang menjabat sebagai sekretaris FKPM, penyuluhan hukum yang berbentuk bina mitra bersama Polres Kudus, dan Kejaksaan pada tahun 2007 – 2009, serta penyelesaian permasalahan antar masyarakat yang berbentuk tipiring.

Masih menurutb Isa, kegiatan FKPM tersebut bersifat swadaya masyarakat, kecuali untuk kegiatan tahunan seperti penyuluhan. Sedangkan mengenai pembinaan anggota FKPM, dilimpahkan ke Polres. Namun, Isa menuturkan jika saat ini tidak ada Babinkamtibmas yang bertugas di desa karena masa jabatannya sudah habis. “Saat ini, Babin tidak ada yang bertugas di desa,” tuturnya.

Kurang Memahami

Peran FKPM yang turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, nampaknya kurang disadari oleh masyarakat desa. Chajat, selaku tokoh masyarakat misalnya, menyatakan jika selama ini masyarakat kurang sadar hukum dan tidak banyak mengetahui keberadaan FKPM, sehingga jika ada perselisihan antar warga, masyarakat masih bingung. “Pengurus FKPM harusnya diadakan pembinaan secara rutin. Jika dilepas sendiri tanpa pembinaan, masyarakat semakin tidak mengetahui,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ni’man Natsir dari RW VII. Ni’man Natsir mengamini jika masayarakat kurang mengetahui FKPM. Menurut Ni’man Natsir jika ada permasalahan ringan antar desa, semaksimal mungkin dicoba diselesaikan secara kekeluargaan. “Kebetulan masyarakat percaya kepada saya untuk menyelesaikan masalah ringan, jadi tidak sampai masuk Polres,” jelas Ni’man Natsir.

Enam desa

FGD yang dilakukan di Desa tumpangkrasak merupakan FGD pertama yang dilakkan setelah satu bulan sebelumnya Hidayatullah dan tim mencari data di lapangan dari beberapa polsek yang dijadikan sampel. Rencanya, FGD serupa juga akan dilakukan di lima desa lainnya dalam waktu dekat. Kemudian, hasil dari FGD tersebut akan dipresentasikan kepada Polres Kudus. (Nabila-Portal)

Read : 74 times

Add comment


Security code
Refresh

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Agroteknologi
Teknik
Psikologi

 

Pasca Sarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

 

Links:

 

Fasilitas

UMK Repository

Library Gateway

E learning

Info Muria

Blog Staff

Muria Studies

Jurnal

Jurnal Internasional

Portal Ketrampilan Wajib

 

 

Barcode:

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria

Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

 

 

 

 

QR Code

Kemahasiswan

Portal Akademik

Info Kemahasiswaan

Alumni SI

Pena Kampus

Hubungi Kami

Universitas Muria Kudus

Gondangmanis PO.BOX 53

Bae 59324 Kudus

Jawa Tengah - Indonesia

 

Telp: 0291-438229

Fax: 0291-437198

Email: muria@umk.ac.id